Baca Juga

Memuat...

makalah Politik dan Strategi

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


" POLITIK DAN STRATEGIS "



Diajukan untuk Memenuhi Tugas

Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan













Disusun Oleh : Kelompok III

Almuntasir Lidinillah

Istaida

Nurleli

Amul Almuntasir Lidinillah

Nurasiyah

Masyrifah

Siti Julaeha



STIT AL-AMIN KANDANGHAUR - INDRAMAYU
CAMPUS II BONDAN
TAHUN 2010





PENGANTAR PENULIS



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan kasih sayang yang telah dicurahkan sehingga bahan belajar berupa modul yang diharapkan dapat mendukung pembuatan makalah ini serta mendukung implementasi program peningkatan kualifikasi S-1 Guru Madrasah Ibtidaiyah ( MI ) dan Pendidikan Agama Islam ( PAI ) pada sekolah dapat terwujud.



Selain sebagai komponen penting dalam mendukung implementasi program peningkatan kualifikasi akademik diatas, makalah ini disusun untuk memberi bekal kepada kita semua dalam upaya meningkatan kopetensi profesionalnya sekaligus meningkatkan efektifitas proses pembelajaran sehingga belajar tidak lagi dirasakan sebagai sebuah beban, tetapi menjadi suatu kebutuhan sebagai bekal meningkatkan kualitas diri agar pembelajaran yang disajikan nanti menjadi lebih bermut.



Kepada berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan, penyusunan dan pembuatan makalah ini khususnya kelompok kami yang turut memberikan saran dan sumbangsih, kami mengucapkan banyak terimakasih.



Harapan kami, semoga makalah ini memberikan manfaat yang berarti bagi upaya peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran PKn, khususnya para program peningkatan kualifikasi S-1 Guru ( MI ).



Indramayu, Mei 2010

Tim Penyusun





Kelompok V



POLITIK DAN SETRATEGIS



A. Pendahuluan



Sistem politik menggambarkan suatu kesatuan atau keseluruhan yang terdiri atas berbagai komponen lembaga negara yang saling berhubungan dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan bernegara. Sistem politik tiap negara berbeda – beda tergantung pada model sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan serta latar belakang negara. Sistem pemerintahan yang berjalan secara baik akan memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan politik negara. Sistem politik indonesia adalah sistem politik yang berdasarkan pancasila.



B. Pengertian Politik



Sehari – hari, sering mendengarkan berita tentang masalah politik. namun, untuk mengetahui dengan tepat apa itu politik , tidaklah mudah. Memang tidak mudah untuk mendefinisikan konsep politik. Dikalangan para ahli sendiri, terdapat sudut pandang mengenai masalah politik.



Berikut ini, beberapa pegangan yang dapat kita pakai untuk memahami secara sederhana tentang politik :

1. Politik berasal dari kata polis, yang artinya negara kota. Pada awalnya kata politik berkenaan pada macam – macam kegiatan dalam negri atau kehidupan negara.



2. Dalam bahasa Indonesia politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.



3. Menurut Miriam Budiarjo, konsep – konsep pokok dalam politik berkaitan dengan 5 ( lima ) hal yaitu :

a. Negara

b. Kekuasaan

c. Pengambilan keputusan

d. Kebijaksanaan umum dan

e. Distribusi / Alokasi



4. Politik selalu menyangkut tujuan – tujuan publik dan masyarakat secara keseluruhan, bukan tujuan pribadi / perseorangan.



C. Pengertian Strategi



Strategi berasal dari bahasa Yunani Strategia yang diartikan sebagai : The Art of General ” atau seni seorang panglima perang yang biasa digunakan dalam peperangan Karl Von Clausewitz ( 1780 – 1831 ) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan pertempuran.



Dalam pengertian umum, strategi adalah cara umtuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan ( idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam ) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelunnya.



Politik dan Strategi Nasional



Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita – cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan negara ( perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian ) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi strategi nasional adalah cara pelaksanaan politik nasional dalam mencapai sasaran tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.



Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional, perlu pokok – pokok pemikiran dalam dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan idiologi pancasaila, Uud 1945, wawasan nusantara dan pertahanan nasional. Landasan penikiran dalam sistem menejemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan nasional karena didalamnya terkandung dasar negara, cita – cita nasional dan styrategi bangsa Indonseia.



Perbedaan Sistem Politik



a. Menurut Plato ( Pendapat klasik )



Status politik terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Sistem politik monitorik

Yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan kebaikan bersama.



2. Sistem politik Aristokrasi

Yaitu bentyk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kebaikan bersama.



3. Sistem politik demokrasi

Yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat yang mampu atau cakap yang diabadikan untuk kebaikan bersama.

b. Menurut Ramlah Subakti



Sistem politik terbagi atas :

1) Sistem Politik tradisional

2) Sistem politik totaliter

3) Sistem politik demokrasi



c. Menurut Klasifikasi Modern



System politik terbagi atas :

1) Sistem politik demokrasi

2) sistem politik otoriter atau totalitas



d. Menurtu S. Pamudji



Sistem pemerintahan atas :

1) sistem pemerintahan yang berdasar tanggung jawab pemerintah serta luas dan dalamnya fungsi – fungsi pemerintahan terbagi atas sistem pemerintahan demokrasi dan kediktataran.



2) Sistem pemerintahan yang berdasar hubungan antara ekskutif dan legislatif, atas pemerintahan parlementer dan presiden sial.



System politik yang besar pengaruhnya pada kehidupan Negara – Negara di dunia saat ini dan banyak dianut para ahli adalah system politik menurut klasifikasi modern. Klasifikasi modern membagi system politik menjadi dua, yaitu system politik demokrasi dan system politik oteriter atau totaliter.



Pembagian system politik demokrasi dan system politik oteriter atau totaliter, didasarkan atas :

1) Kewenangan pemerintah terhadap aspek – aspek kehidupan warganya.

2) Tanggung jawab pemerintah terhadap warga Negara.



System politik oteriter atau totaliter apabila :

1) Kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warganya amat luas, mencakup semua aspek kehib\dupan warganya.

2) Pemerintah turut campur dalam mengendalikan segenap kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Tidak terdapatnya pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyat atas segala hal yang telah dijalankan.

4) Penguasa cenderung tunggal atau sekelompok orang.

5) Menurut prinsip otoritarium dalam penyelenggaraan Negara.



System politik disebut demokrasi, apabila :

1) Kewenangan pemerintah terhadap warga negaranya amat terbatas.

2) Pemerintah tidak turut campur atas semua aspek kehidupan warga negaranya, tetapi warga Negara dapat mengatur sendiri kehidupannya.

3) Terdapatnya pertanggung jawaban penerintah terhadap rakyat atas segala hal yang telah dijalankan.

4) Kekuasaan dipegang oleh orang banyak.

5) Menurut prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Negara.



Partisipasi Politik yang Sesuai dengan aturan



Dalam Negara demokrasi, rakyat memiliki hak dan mendapat jaminan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan bernegara. Dalam ilmu politik, keterlibatan warga negara dalam proses politik dinamakan partisipasi politik.



Benarkah proses politik dinegara kita sesuai dengan aturan ?



Dibawah ada sebuah artikel tentang politik di negara kita. Coba kita pahami artikel tersebut !



DI BAWAH BELENGGU POLITIK MASA



Format yang di cita – citakan. Padahal para pemainnya adalah para kampium – kampium reformasi “ begitu mereka dijuluki pendukungnya. Tidak itu saja, perpolitikan dewasa ini malah cenderung menjauh dari format reformasi itu sendiri. Reformasi hanya kata – kata yang kehilangan kata sama sekali.



Politik kita menampilkan diri mirip preman jalanan. Mereka mendefinisikan dirinya sebagai pemimpin grombolan. Didepan publik mereka berbicara keagungan dan cita – cita luhur, tetapi di belakang mereka mengarahkan masa untuk menmdukung atau menghajar mental mereka seperti ABG yang Cuma berani berkelahi kalau kroyokan.



Politik dalam kamus politikus kita adalah retorika yang tidak pernah pinal dalam soal agenda. Mereka bisa bicara apa saja dan kapan saja, subtansi tidak penting, kalau perlu mereka berbicara soal yang satu berulang – ulang tanpa peduli apa yang sudah dikatakannya kemarin, dan juga kalau perlu tidak malu – malu berbicara soal yang sama bertolak – belakang hari ini dari kemarin.



Tidak ada setandar moral, penipuan dan penghianatan, menurut penafsiran mereka, adalah politik itu sendiri. Dan itu dipertentangkan kepada kita dari hari ke hari. Perpolitikan kita bertolak belakang antara siang dan malam, antara yang formal dan yang berbisik – bisik, para politikus secara formal mengaku berbasis pada partai, akan tetapi, secara informal menggalang massa, secara formal mereka memimpin lembaga kenegaraan, dan mendapat legitiminasi kuat secara konstitusional. Namun, itu saja tidak cukup mereka masih membutuhkan benteng kekuatan dan kekuasaan lain yaitu massa.



Mudaya percaya dan bertabiat menurut standar dan moral institusi rupanya tidak tumbuh. Seorang ketua DPR. Ketau MPR, dan wakil presiden masih juga bertabiat pemimpin partai. Inilah contoh sebagai berstandar ganda yang menyebabkan politik Negara tak pernah dewasa. Maka para politikus adalah orang – orang kuat yang meresahkan bukan saling mengingatkan. Prosedur formal tentang kebijakan politik yang sudah diatur dalam undang – undang masih dipropokasi oleh masa.



Tidak mengherankan kalau lascar ini dan lascar itu bermunculan, front ini dan front itu saling menggretak, masa satu membeber bendera idola massa yang lain, doa dan ibadah sudah tak cukup lagi di Masjid, greja, atau pura, tetapi memerlukan stadion, supaya memiliki dampak gertakdan para politikus sedang menggandrunginya.



Politikus dan masa harus tahu kapan mereka saling berhubungan. Setelah pemilihan umum usai, seharusnya tidak ada hubungan lagi antara politikus dan masa secara langsung. Yang berperan setelah pemilu adalah keharusan – keharusan budaya instikus. Politikus dan masa yang tidak bisa dipisahkan akan saling membodohi. Dan oleh karena itu perpolitikan negri di belenggu oleh irosionalisme. Ya seperti sekarang ini

( Sumber Media Indonesia Juli 2000 )

1. Pengertian Partisipasi Politik



Beberapa ahli politik mengemukakan pendapat tentang konsep partisipasi politik sebagai berikut :

a) Menurut Michael Rush dan philip Althoff

Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam – macam tingkat di dalam system politik.



b) Menurut Herbert Mc-Closty

Partisipasi politik adalah kegiatan – kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemulihan penguasaan dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.



c) Menurut Miriam budiardjo

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsungatau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan.



2. Bentuk Partisipasi politik



Huntigton dan Nelson mengemukakan lima bentuk kegiatan utama yang dipraktekan dalam partisipasi politik, kelima bentuk tersebut adalah :

a) Kegiatan pemilihan, mencakup kegiatan ikut pemumutan suara, sumbangan kampanye dan mencari dukungan untuk calon.

b) Lobbying, mencakup upaya perorangan atau kelompok menghubungi pejabat pemerintah dengan maksud mempengaruhi.

c) Kegiatan organisasi, mendirikan partai, pengurus partai, aktivis dan anggota partai.

d) Mencari koneksi, mencakup tindakan perorangan yang ditunjukan kepada pejabat dengan maksud mendapatkan manfaat bagi individu atau sedikit orang.

e) Tindakan kekerasan, merupakan upaya mempengaruhi kebijakan dengan jalan menimbulkan kerugian fisik, misal dengan kudeta, kerusuhan, pembunuhan dan perampokan.



3. Tingkatan Partisipasi Politik



Berpartisipasi politik, menunjukan adanya keterlibatan warga negara dalam proses politik. Namun, keterlibatan warga negara tidak semuanya sama, ada warga negara yang sangat aktif, cukup aktif, kurang aktif dan bahkan tidak aktif berpartisipasi. Dengan demikian, dalam berpartisipasi politik terdapat tingkatan – tingkatan berpartisipasi.



Tingkat berpartisipasi politik menurut Michael Rush dan philip Althoff, mulai dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan rendah sebagai

berikut :

a) Menduduki jabatan politik atau administrasi

b) Mencari jabatan politik atau administrasi

c) Keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik

d) Keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik

e) Keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semua politik

f) Keanggotaan pasif dalam suatu organisasi semua politik

g) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya

h) Partisipasi dalam diskusi, politik, informal, minat umum dalam bidang politik

i) Voting ( pemberian suara )



Tingkat partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip althoff dapat di gambarkan dakam suatu piramida, sebagai berikut :



a

b

c

d

e

f

g

h

i



Pada gambar tersebut dinyatakan, tingkat partisipasi politik warga Negara membentuk suatu piramida. Makanya, semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin rendah intentitasnya.



Sebaliknya, semakin sempit ruang lingkup partisipasi politik, semakin tinggi intensitasnya. Jadi, ada hubungan antara ruang lingkup partisipasi dengan intensitas kegiatan.



D. Sistem Konstitusi



1. Pengertian Konstitusi



Konstitusi berasal dari bahasa Perancis constituir yang berarti membentuk. Dalam konteks ketata negaraan, konstitusi dimaksudkan dengan pembentukan suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Konstitusi juaga berarti peraturan dasar mengenai suatu pembentukan negara.



Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dalam istilah urondwet yang berarti undang – undang dasar. Dari berbagai pengertian konstitusi dapat dikatakan bahwa konstitusi adalah sejumlah aturan – aturan dasar dan ketentuan hukum untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dengan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam prakteknya, konstitusi ini kedalam dua bagian, yakni tertulis atau dikenal sebagai UUD dan tidak tertulis atau dengan konferensi.



2. Tujuan Konstitusi

Konstitusi di sebutkan sebagaimana merupakan aturan – aturan dasar yang dibentuk dalam mengatur hubungan negara dan warga negara. Konstitusi juga dapat dipahami sebagai bagian dari kontrak sosial yang memuat aturan main dalam berbangsa dan bernegara.



Sovernih lohman menjelaskan bahwa dalam konstitusi memuat unsure – unsure sebagai berikut :



a. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat ( kontrak social ), Artinya masyarakat dalam pemerintahan sepakat untuk membina yang akan mengatur mereka.



b. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin HAM warga Negara sekaligus penentuan batas – batas Hak dan Kewajiban Negara dan alat pemerintahan



c. konstitusi sebagai forma regimenis yaitu kerangka banguna pemerintahan ( Solly Libis, 1982:48 )



Tujuan – tujuan adanya konstitusi tersebut secara ringkas dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu :



1. Memberikan pembatasan pengawasan terhadap kekuasan politik

2. Melepaskan kontrak kekuasaan dari penguasa sendiri

3. Memberikan batasan – batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya



E. Ketatanegaraan Indonesia



Konsep negara hukum ( Rechtsstaat ), mempunyai karakteristik sebagai berikut :



• Penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi

• Kekuasaan kehakiman yang merdeka

• Penghormatan terhadap hak asasi manusia

• Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan prinsip bahwa pemerintahan, tindak dan kewajiban harus berdasarkanketentuan hukum (due process of low )



UUD 1945 sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman lembaga negara dan organ yang menyelenggarakan kekuasaan negara. UUD 1945 membentuk struktur ketata negaraan bertumpu pada kekuasaan tertinggi ditangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berkaitan pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi – institusi ketatanegaraan. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada pemegang kekuasaan eksekutif ( Presiden ) sistem yang dianut UUD 1945 adalah executife heavy yakni kekuasaan dominan berada di presiden dilengkapi dengan hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif antara lain ( memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitas ) dan kekuasaan legislatif membentuk Undang – Undang.



UUD 1945 sebelum di amandemen pasal – pasalnya sangat “ Luwes ” dan “ fleksibel ” Sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran dan terlalu banyak memberi wewenang kepada kekuasaan presiden.



Rumusan UUD 1945 tentang penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokrasi, supermasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya penyelenggaraan negara yang tidak sesuai tentang pembukaan UUD 1945, antara lain :



a) Tidak adanya check and balance antara lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden

b) Pemilihan umum ( pemilu ) diselenggarakan untuk persyaratan demokrasi formal karena pelaksanaan dikuasai pemerintah

c) Infastruktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat

d) Kesejahteraan nasional berdasarkan pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai,justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli serta memenuhi proses tahapan



Perbandingan lembaga – lembaga RI menurut UUD 1945



Lembaga negara menurut UUD 1945

sebelum amandemen Lembaga negara menurut UUd 1945

setelah amandemen

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )

2. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )

3. Presiden

4. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )

5. Dewan Pertimbangan Agung ( DPA )

6. Mahkamah Agung ( MA ) 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )

2. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR )

3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )

4. Presiden

5. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )

6. mahkamah Agung ( MA )

7. Mahkamah Konstitusi ( MK )

8. komisi Yudisial ( KY )





Beberapa Pertanyaan



1. Menurut pendapat mu, bagaimana sistem pilitik di Indonesia dewasa ini !

2. Apakah partisipasi politik yang nonkonvensional dan kekerasan dapat diartikan partisipasi politik ? Apakah hal demikian sesuai dengan aturan ?



F. Kesimpulan



1. Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat tergantung pada empat faktor kunci :

a) Kompetisi elit politik

b) Desain institusi politik

c) Kultur politik atau perubahan

d) Peran civil society



2. Sistem politik secara modern terbagi dalam dua kategori yaitu sistem politikdemokrasi dansistem politik otoriter / kediktatoran atau totaliter. Perbedaan kedua sistem ini didasarkan pada luas tidaknya fungsi pemerintah dan ada tidaknya pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat.



3. Sistem politik Indonesia adalah sistem politik demokrasi yang secara lebih khusus dinamakan sistem politik demokrasi pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menjadi landasan ideal dari sistem politik.



4. Mekanisme kerja dari sistem politik demokrasi pancasila tertuang dalam ketentuan UUD 1945.



5. Demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan yaitu mulai demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila era orde baru, dan demokrasi pancasila era reformasi.



6. UUd 1945 sebagai landasan konstitusional dari demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan dengan telah diadakanya amandemen atas UUD 1945 sebanyak empat kali.



7. sistem politik demokrasi pancasila membutuhkan partisipasi politik dari seluruh warga negara Indonesia. Partisipasi yang diharapkan adalah yang sesuai dengan aturan dan konstitusi.















Referensi



- Wijianto,SPd, kurikulum 2004, Standar Kompetensi : mata pelajaran Kewarganegaraan ( citizensip ) kls. XI,Jakarta : Departemen Agama.

- DR. Bambang Yuniarto, MS.i,” Pendidikan Kewarganegaraan ” untuk mahasiswa STAIN cirebon : cetakan pertama 2007 ) STAIN Cirebon Press.

- Drs. Sapriya,M.Ed, “ pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ” ( cetakan pertama 2009 ) direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI. jakarta












Previous
« Prev Post
Oldest
You are reading the latest post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *